oleh

Resmi!! Indonesia Kuasai 51,2 Persen Saham Freeport


Infoindo.id – Pemerintah Indonesia resmi berhasil mengakuisisi 51,2% saham Freeport yang dibeli PT Inalum (Persero). Namun dibalik akuisisi itu, pemerintah membayar divestasi yang harganya cukup fantastis.

Terkait resminya pengalihan saham tersebut diwarnai dengan proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) PTFI yang telah berjalan sejak tahun 1967 dan diperbaharui di tahun 1991 dengan masa berlaku hingga 2021.

Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, mengapa pemerintah RI tidak menunggu kontrak Freeport habis hingga tahun 2021 mendatang?

Sehingga Indonesia tidak harus membayar. Well, ini dia alasannya…

Sebelumnya, PT Freeport Indonesia (PTFI) melakukan eksplorasi dan penambangan berdasarkan kontrak kerja dengan pemerintah Republik Indonesia.

Kontrak kerja itu pun disahkan dan ditandatangani pada tahun 1967 dan kembali diperbarui melalui KK tahun 1991 dengan masa operasi sampai 2021 mendatang.

Mengenai masa operasi yang hingga tahun 2021 mendatang, membuat Freeport McMoRan (FCX), pengendali PTFI, dan pemerintah mempunyai interpretasi berbeda.

PT Freeport Indonesia mempunyai pemahaman kalau mereka berhak untuk mengajukan perpanjangan kontrak kerja hingga 2041 mendatang yaitu dua kali 10 tahun.

Dikarenakan hal itu telah dimuat dalam pasal 31-2 di kontrak kerja.

Apabila pemerintah RI tidak mengindahkan atau memberi perpanjangan kontrak kerja hingga 2041 mendatang.

Maka hal ini akan berdampak lebih serius dan dibawa ke arbitrase internasional untuk diselesaikan.

Dalam arbitrase itu, tidak akan ada jaminan bahwa pemerintah Indonesia akan menang.

Hal itu akan menjadikan PT Freeport Indonesia dapat mengurangi atau bahkan menghentikan kegiatannya di sana.

Seperti diketahui 90% kegiatan ekonomi, bahkan 300 ribu penduduk Mimika bergantung pada operasional PT Freeport Indonesia.

Kekalahan pemerintah Indonesia dalam arbitrase internasional itulah yang mengharuskan Indonesia membayar ganti rugi miliaran dollar AS ke PT. Freeport.

Konsekuensinya apabila pemerintah Indonesia tidak mau membayar biaya ganti rugi itu, maka seluruh aset pemerintah RI yanga ada di luar negeri akan disita.

Nah, bagaimana jika pemerintah RI menang dalam arbitrase itu?

Seandainya pemerintah Indonesia bisa menang, atau PT. Freeport mengakhiri perjanjian hingga tahun 2021 mendatang.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada kontrak kerja, pemerintah Indonesia tetap tidak akan dapat memperoleh tambang emas tersebut secara gratis.

jadi, apabila pemerintah Indonesia tidak mau membayar melunasi untuk mendapatkan emas itu, maka seluruh aset pemerintah akan ditawarkan ke pasar.

Tahun 2017 lalu, aset PT Freeport Indonesia bernilai 6 miliar dolar atau Rp 87 triliun.

Komentar

News Feed