oleh

Kasus Baiq Nuril Akhirnya Ditanggapi Menkominfo

Infoindo.id – Mengenai kasus Baiq Nuril yang menjeratnya, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), memberikan tanggapan terkait kasus UU ITE (Undang-Undang Infomasi dan Transaksi Elektronik).

Kasus ini menjadi viral beberapa hari lalu di media sosial. Berawal dari Nuril yang dinyatakan bersalah. Dimana ia telah menyebarkan rekaman berisi kesusilaan dan keputusannya ia telah melanggar Pasal 27 ayat satu UU ITE.

Akibat perbuatannya Nuril terancam hukuman penjara selama 6 bulan dan denda sebesar Rp 500 juta. Jika tidak dapat membayar denda maka diganti dengan hukuman 3 bulan penjara.

Rudiantara menyebutkan dirinya turut bersimpati atas kasus yang menimpa Nuril. Namun, dia berpendapat orang harus mampu membedakan yang mana masalah kemanusiaan dan yang mana masalah hukum.

“Saya juga bersimpati kepada Ibu Nuril atas apa yang menimpanya dan kita juga harus dapat memisahkan masalah kemanusiaan di mana (Nuril) masih memiliki anak tiga yang harus dijaga oleh suaminya.

Untuk itu bisa kita bantulah, itu masalah kemanusiaan,” jawab Rudiantara.

Namun, mengenai masalah hukum yang menjerat Ibu Nuril, penanganannya untuk lebih harus diserahkan kembali ke proses hukum, aku Rudiantara.

“Karena kan apakah memang betul Ibu Nuril sendiri yang menyebarkan?
Apakah Ibu Nuril yang menyebarkan kemana-mana, jempolnya yang bermain?
Saya juga belum tahu. Biarlah hukum yang berproses sendiri nantinya, “ujarnya kembali.

Rudiantara menegaskan, proses hukum harus tetap berjalan sesuai dengan jalurnya dan adil.

Kasus Baiq Nuril

Dilain sisi mengenai masalah kemanusiaan, pria yang akrab disapa Chief RA ini menjelaskan bisa diperankan oleh masyarakat Indonesia dengan cara membantu ketiga anak Ibu Nuril bersekolah kembali.

Kasus yang menimpa Ibu Nuril menambah panjang deretan kasus yang dijerat dengan UU ITE. Apakah mengenai kasus-kasus yang sama, UU ITE bakal kembali direvisi?

Rudiantara menegaskan, akan terlalu jauh jika UU ITE mesti direvisi kembali. Dia justru mempertanyakan, seberapa banyak kasus yang telah dijerat dengan UU ITE.

“Jika menurut saya banyak itu, maka terlalu jauh apabila UU ITE direvisi. Itu (UU ITE) sendiri sudah hasil revisi tahun 2016 yang tadinya delik umum, sekarang delik aduan,” ujarnya.

Rudiantara menegaskan, dengan direvisi UU ITE menjadi delik aduan, seseorang baru dapat dikenai sanksi jika ada aduan dari pihak lain.

Sementara saat UU ITE masih delik umum, seseorang bisa langsung dijerat UU ITE jika dianggap telah berbuat tak sesuai dengan undang-undang yang dimaksud.

“Kalau tidak pengaduan, tidak dikenakan. Itu sudah kemajuan, sebelumnya kan ancaman penjaranya bisa 5 tahun, artinya bisa ditangkap dulu,” ujar Rudiantara.

Sementara dengan UU ITE yang direvisi, maksimal hukumannya menjadi 4 tahun. “Makanya diubah menjadi delik aduan,” ujarnya.

Komentar

News Feed