oleh

Menteri Susi Pujiastuti Sentil Sandi, Jangan Sembarang Bicara

Infoindo.id – Menteri Susi Pujiastuti sentil Sandiaga Uno, calon wakil presiden. Saat sandi melakukan safari kampanye ke nelayan Indramayu dan menampung keluhan nelayan terkait izin kapal.

Dalam kesempatan itu, Sandi mendeklarasikan janjinya kepada nelayan akan memperlancar perizinan nelayan yang merasa kesusahan izin perkapalan dan tidak berlayar karena birokrasi.

Susi dibuat geram oleh Sandi.  Sehingga Susi angkat bicara dan menyentil Sandi.Padahal kata Menteri Susi, nelayan Indramayu dapat dikategorikan sebagai nelayan kecil.

Dengan kapasitas kapal di bawah 10 gross tonnege dan tidak membutuhkan perizinan namun hanya wajib lapor saja.

Kami tidak akan pernah mempersulit izin penangkapan ikan.  Kenapa demikain karena kami ingin memajukan perikanan Indonesia. Jika perikanan Indonesia maju kita semuakan ikut senang.

Tidak hanya saya, para nelayan bahkan anak istrinya juga pasti senang. Sampai seluruh rakyat Indonesia juga pasti akan senang, ikan di Indonesia belimpah ruah.

Itu sebabnya, saya harap kepada para nelayan agar mematuhi peraturan yang ada. Ini saya lakukan demi kepentingan kita bersama, agar kita semua bisa menikmati hasilnya.

Susi menyatakan, pihaknya pada tanggal 07 November tahun 2014, telah menerbitkan surat edaran dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

Suratnya menjelaskan kapal-kapal 10 GT sudah tidak perlu lagi membuat izin tetapi harus terdaftar.

Hasil tangkapan kapal tersebut juga harus masuk ke tempat pelelangan ikan, dan Pemerintah daerah setempat juga harus tahu, siapa saja yang membeli ikannya dan berapa hasil tangkapannya.

Administrasi Birokrasi

Adapun administrasinya meliputi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI). Bila tidak ada, maka KKP dapat menindak tegas dengan mencabut surat-surat izin tersebut.

Kemudian untuk kapal kapasitas 10 GT – 30 GT, administrasi perizinan diurus dalam tingkat provinsi.

Menteri Susi menengaskan kembali, perizinan tersebut untuk mendata kepatuhan pemilik kapal. Terutama bagi pemilik kapal besar 30GT yang kategorinya sudah tidak nelayan lagi.

Karena Volume tangkapan dan hasil melebihi nelayan pada umumnya.

Apalagi pemilik kapal besar masih sangat kerap melakukan pemalsuan laporan hasil tangkapan dan menurunkan pendapatan pajak negara dalam sektor perikanan.

JIka kita mengacu pada surat edaran yang telah KKP terbitkan, nelayan dengan kapasitas kapal 10GT seperti di Indramayu dibebaskan dari perizinan.

“Makanya jangan asal atau sembarangan ngomong dulu, baca dulu undang-undang perikanan baru bicara. Jangan bawa isu sektoral ke ranah politik .”sentil Susi.

 

Komentar

News Feed