Aktivitas Phoenix Resources Internasional Disorot DPRD Tarakan, Berinvestasi Tanpa Koordinasi

0
469

TARAKAN – PT Phoenix Resources Internasional (PRI) yang merupakan perusahaan dengan status permodalan Penanaman Modal Asing (PMA) menuai sorotan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan. Perusahaan tersebut tengah membangun pabrik bubur kertas, beserta sarana pendukungnya di Kota Tarakan.

Wakil Ketua II DPRD Kota Tarakan Yulius Dinandus menyebutkan kehadiran PT PRI untuk berinvestasi di Tarakan. Namun tak pernah melibatkan DPRD untuk berkoordinasi. “Saya selaku pimpinan juga bingung sampai saat ini tidak ada silaturahmi dengan mereka. Berbeda dengan perusahaan lain yang ingin berinvestasi di Tarakan. Pihak manajemen setidaknya silaturahmi dan penyampaian apa yang akan mereka buat. Sampai detik ini, secara resmi tidak ada penyampaian baik lisan maupun surat,” kata Yulius.

Selaku pimpinan DPRD Tarakan, kata Yulius, pihaknya merasa senang jika ada investor masuk ke Tarakan. Hal ini haruslah diapresiasi, karena pengembangan suatu daerah akan berkembang jika banyak investor yang masuk. “Namun kami juga khawatir dengan beberapa hal, tentang penggunaan regulasi yang tepat, jika tidak tepat maka akan merugikan darah tersebut. Jangan sampai yang menjadi hak rakyat disini itu diambil alih oleh orang luar,” ujarnya.

“Jujur sampai saat ini tidak ada komunikasi. Kami ambil contoh, seperti investor minimarket, sebelum masuk kami rutin pertemuan bahkan DPRD meminta beberapa syarat terkait pekerja lokal dan UMKM,” lanjutnya.

Berbeda dengan PT PRI, disebutkan politisi Hanura ini, perusahaan ini masuk tanpa koordinasi terkait arah dan orientasi yang akan dikerjakan. “Kami hanya tahu lewat media bahwa ada perusahaan tersebut,” tuturnya.

Hal lain menjadi sorotan yakni izin dampak lingkungan serta sumber bahan baku yang akan digunakan nantinya. Seperti diketahui, PT PRI akan membangun pabrik kertas yang bahan utamanya adalah kayu.

“Selain izin, jika ada masalah bagaimana kami akan menyelesaikan permasalah jika tidak ada koordinasi. Termasuk kedepan terkait dengan bahan baku parbrik. Yang mana hutan industri yang akan digunakan, kami tidak tahu, aset tanah yang dikelola berapa banyak dan lainnya,” ujarnya.

Bukan hanya itu, tahapan pembangunan dan lain halnya juga tidak ada dilaporkan. Meskipun sebagian besar perizinan dari pusat dan Provinsi, disebutkan Yulius harusnya ada tebusan atau koordinasi di tingkat pemerintah kota. Sebab, lokasi pabrik berada di tingkat pemerintah kota.

“Maka sungguh sulit pemerintah akan membantu penyelesaian masalah jika tidak ada koordinasi. Memang bulan ini kami coba sidak tetapi berbagai pertimbangan, kami berharap pihak perusahaan yang bersangkutan dapat membawa diri untuk koordinasi dengan kita,” harapnya.

“Sebenarnya kami sudah layak untuk melakuka sidak ke lokasi karena sudah ada masalah tetapi kami mempertimbangkan dengan baik. Kami berharap mereka mengikuti regulasi yang benar. Jika yang sejahtera bukan orang Tarakan maka akan menjadi petaka,” pungkasnya. (bar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here