oleh

Kunjungan Walikota Bekasi ke Balai Kota, Bahas Sampah

Infoindo.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Walikota Bekasi Rahmat Effendi melakukan pertemuan di Balai Kota DKI Jakarta dan menghasilkan sejumlah kesimpulan.

Beberapa hari belakangan ini, terjadi perselisihan antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi.

Terutama mengenai sampah dan dana hibah Pemprov DKI Jakarta kepada Pemkot Bekasi.

Setelah pertemuan itu, Anis menyampaikan antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi terjadi miskomunikasi , dan kini telah selesai.

Pada hari kamis (25/10/2018) nanti, akan kami lanjutkan pembahasan lebih rinci terkait hal dalam pertemuan hari ini.

“Insyaallah kami akan memikirkan ini sebagai satu kesatuan, karena kita bekerja dalam kerangka Indonesia.

Hanya saja ada pembagian wilayah administratif yang membuat kita dibagi-bagi tugasnya,” ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (22/10/2018).

DKI Jakarta sebagai Ibu Kota yang berdekatan dengan Bekasi, Anies ingin agar seluruh wilayah di sekitar merasakan pelayanan yang tidak berbeda artinya sama dari Jakarta dan dari Pemerintah.

Walkot Bekasi mengakui miskomunikasi

Rahmat Effendi yang dipanggil Pepen, mengakui beberapa hari ini terjadi perselisihan antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI.

Namun hari ini terbukti tidak ada perubahan dari kebijakan DKI. Berkenaan dengan hubungan kedaerahan, kemitraan, dan juga tanggung jawab terhadap pengelolaan  TPST Bantargebang.”lanjut Pepen.

Pepen begitu optimis setelah mendengarkan langsung penjelasan dari pak Anies mengenai kerja sama keduanya.

Dirinya pun berharap perselisihan yang terjadi belakangan ini yang muncul di publik tidak lagi diputar-putar.

Sehingga kedua daerah ini seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa dan pada akhirnya merugikan kita semua.’ucapnya.

Pemkot Bekasi pernah melakukan razia melalui Dinas Perhubungan ke sejumlah truk sampah milik Pemprov DKI.

Puluhan truk sampah yang menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang sempat di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kota Bekasi.

Razia itu dipicu sebagai sikap tegas Pemkot Bekasi ke Pemprov DKI terkait dana hibah kemitraan yang tidak kunjung cair tahun 2018.

Gubernur DKI menjelaskan, proposal dana senilai Rp.2.09 T yang diajukan Pemkot Bekasi kepada Pemprov DKI tidak ada kaitannya dengan masalah penanganan sampah di TPST Bantar Gebang yang manjadi kewajiban Pemprov DKI.

TPST Bantergebang itu adalah milik Pemprov DKI tetapi keberadaannya di wilayah Kota Bekasi.

Ini bukan masalah sampah, hanya saja ini masalah APBD Kota Bekasi yang sebagian tanggung jawabnya diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta.

Tetapi cara penyampaiannya menggunakan isu sampah, terang Anies di Balai Kota DKI Jakarta.

Komentar

News Feed