Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan di Kaltara, Balai POM Tarakan masih Temukan Produk Tanpa Ijin Edar

0
96
Kepala Balai POM di Tarakan, Harianto Baan saat rilis pers hasil intensifikasi pengawasan olahan pangan.

TARAKAN — Intensifikasi pengawasan pangan olahan di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) telah digelar oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Balai POM) Tarakan.

Pelaksanaan intensifikasi pengawasan pangan olahan dilakukan Balai POM Tarakan saat menjelang Natal 2022 sampai Tahun Baru 2023.

Hal ini dilakukan agar produk pangan beredar di masyarakat bisa legal, aman serta bermutu, sekaligus melindungi kesehatan masyarakat.

Kepala Balai POM Tarakan, Harianto Baan mengatakan, target intensifikasi menyasar pangan olahan baik tanpa izin edar (TIE), kedaluwarsa dan rusak.

Ini sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2012 pasal 91, setiap pangan beredar di Indonesia baik diproduksi dalam maupun luar negeri, wajib memiliki izin edar dikeluarkan otoritas dalam hal ini BPOM.

“Pengawasan dilaksanakan di Desember 2022 dan Januari 2023, mengacu pada importir atau distributor. Kami ingin menghentikan peredaran pangan mulai dari hulu ke hilir, mulai importir atau distributor, toko supermarket sampai pasar tradisional. Bahkan penjual parcel juga kami lakukan pengawasan jangan sampai parcel dibuat bahan yang sudah dekati kedaluwarsa,” katanya.

Pada pelaksanannya, Balai POM juga melibatkan sejumlah stackholder, diantaranya Polres, Dinas Kesehatan, Kwartir Cabang, dan instansi terkait di daerah masing-masing.

“Kegiatan intensifikasi pengawasan pangan olahan di Kaltara dilaksanakan secara bertahap di tahun 2022 kemarin,” ucapnya.

Harianto Baan lebih lanjut menjelaskan, untuk intensifikasi pengawasan pangan olahan di Kaltara sendiri dilakukan sebanyak lima tahap.

Pada tahap kesatu dilaksanakan di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan. Tahap kedua di Kota Tarakan, tahap ketiga di Kabupaten Bulungan, tahap keempat di Kabupaten Bulungan, dan kelima di Kabupaten Tana Tidung dan Tarakan.

Hasilnya, masih banyak ditemukan yang menjual produk tidak memenuhi ketentuan (TMK).

“Hasil intensifikasi tahap satu sampai tahap lima, ada 24 diperiksa, kemudian dengan yang TMK lebih banyak yaitu 16 sarana atau 67 persen sarana tidak memenuhi ketentuan,” tuturnya.

“Untuk Nunukan sebanyak dua sarana memenuhi ketentuan, Tarakan 5 sarana, Bulungan 1 sarana, KTT nol, dan adapun yang tidak memenuhi ketentuan Nunukan sebanyak 4 sarana, Tarakan ada 6 sarana, Bulungan ada dua dan KTT ada empat sarana,” sambungnya.

Selain produk TMK, ada juga ditemukan produk tanpa ijin edar (TIE) sebanyak empat sarana di Nunukan, di Tarakan 6 sarana, Bulungan 6 sarana, dan Tana Tidung 1 sarana.

Hasil intensifikasi tahap satu sampai tahap lima untuk TIE di Kabupaten Nunukan sebanyak 240, kemudian Tarakan sebanyak 183, Bulungan sebanyak 2 dan Tana Tidung sebanyak 27.

“Selanjutnya untuk total temuan pangan olahan yang rusak sebanyak 3 kasus untuk Kabupaten Nunukan, untuk TIE sebanyak 5.832, lalu untuk Kota Tarakan sebanyak 30 untuk kasus kedaluwarsa, TIE sebanyak 2.566, disusul Bulungan 123 untuk pangan olahan yang rusak, kedaluwarsa sebanyak 1 kasus dan TIE 20 kasus. Kemudian untuk KTT 43 yang ditemukan kedaluwarsa, lalu ada sekitar 288 yang ditemukan produk TIE. Terbanyak memang untuk kasus TIE sebanyak 8.706 pcs,” jelas Harianto Baan.

Sedangkan nilai keekonomian yang dihimpun sebanyak Rp145.878.900 untuk Kabupaten Nunukan, Tarakan sebanyak Rp46.628.000, Tana Tidung sebanyak, Rp12.545.000, dan Bulungan Rp2.307.240.

“Sebanyak Rp207.268.140 total nilai keekonomian yang dihitung dari hasil temuan intensifikasi pangan olahan kemarin,” pungkasnya.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here