Setumpuk Masalah Dugaan Pelanggaran Perizinan Pembangunan Pabrik Bubur Kertas PT Phoenix Resources Internasional

0
630
Lokasi konstruksi PT Phoenix Resources Internasional di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Gambar direkam pada Desember 2022. Sumber : Environmental Paper Network.

JURNAL INVESTIGASI 9

PEMBANGUNAN Pabrik pulp PT Phoenix Resources Internasional (PRI) menuai sorotan aktivis lingkungan. Pembangunan pabrik bubur kertas yang saat ini berlangsung diduga terjadi pelanggaran perizinan persetujuan dasar.

Pembangunan pabrik pulp PT PRI diketahui berada di atas lahan bekas milik PT Tarakan Chip Mill. Yang sebelumnya, Pihak PT Tarakan Chip Mill (TCM) rencananya akan melakukan pembangunan pabrik chip mill beserta fasilitas penunjangnya pada tahun 2007. Dengan rencana pembangunan itu, PT TCM telah mengantongi dokumen UKL/UPL.

Namun dalam dokumen perjanjian pelepasan hak atas tanah dengan Nomor 02/LGL-TCM/X/2021, antara pihak PT Tarakan Chip Mill dan PT Phoenix Resources Internasional telah membuat kesepakatan. Pihak PT Tarakan Chip Mill sepakat melepaskan tanah kepada PT PRI, paling lambat 31 Desember 2022.

Dibalik proses pelepasan hak atas tanah tersebut, pembangunan pabrik pulp PT Phoenix Resources Internasional juga berlangsung sejak Oktober 2022. Namun PT PRI diawal proses pembangunan pabrik pulp diduga tanpa mengantongi dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

Padahal sebelum melakukan proses pembangunan, PT Phoenix Resources Internasional telah mendapat surat No S.1410/DALUK/P25/PL.4/10/2021 tentang Arahan Perubahan Persetujuan Lingkungan, 5 Oktober 2021. Surat itu merupakan jawaban atas surat yang dikeluarkan PT PRI No:006/PRI/LGL-SRT/IX/2021 tentang Permohonan Arahan Studi Lingkungan.

Dalam surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, PT Phoenix Resources Internasional merupakan perusahaan dengan status permodalan Penanaman Modal Asing (PMA). Perusahaan itu akan membangun pabrik bubur kertas, beserta sarana pendukungnya.

Diketahui pula, kapasitas produksi PT PRI sebesar 2.520.000 ton/tahun sehingga kegiatan industri bubur kertas dinilai berskala besar yang wajib memiliki dokumen AMDAL. Atas perubahan persetujuan lingkungan, PT PRI dibebankan menyusun dokumen lingkungan hidup baru melalui perubahan SKKL (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan) dan uji kelayakan AMDAL baru. Dokumen AMDAL baru tersebut seharusnya disusun dan diterbitkan sebelum dilakukan proses pembangunan. Namun diketahui, dokumen AMDAL PT Phoenix Resources Internasional baru diterbitkan di awal tahun 2023.

“Poin perizinan dasar pembangunan pabrik bubur kertas didasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar usaha yang wajib memiliki AMDAL. Karena kegiatan industri bubur kertas PT PRI di atas 300.000 ton pulp per tahun. Makanya PT PRI wajib memiliki AMDAL sebelum pembangunan. Itu sudah jelas dalam arahan persetujuan KLHK,” ungkap salah seorang pemerihati lingkungan yang enggan disebutkan identitasnya kepada Infoindo.id, beberapa waktu lalu.

Tidak hanya itu, permasalahan perizinan lainnya juga harus menjadi perhatian semua pihak. Sebelum dilakukan pembangunan, pihak perusahaan wajib mengantongi persetujuan pengerukan dan reklamasi dari pemerintah sesuai aturan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenhub Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi.

“Harusnya dokumen persetujuan itu juga mereka miliki sebelum melakukan kegiatan pembangunan di wilayah laut dalam hal dermaga atau pelabuhan,” tuturnya.

Dari penelusuran infoindo.id, sejumlah perizinan dokumen yang telah dimiliki PT PRI diantaranya persetujuan teknis pembuangan air limbah ke laut, persetujuan teknis pembuangan emisi, persetujuan teknis pengelolaan limbah B3, dan dokumen Persetujuan Lingkungan. Sementara dokumen persetujuan lingkungan diterbitkan Nomor SK.813/MENLHK/SETJEN/PLA.4/7/2023, 26 Juli 2023. Dokumen itu merupakan kelayakan lingkungan hidup sebagai rencana kegiatan pembangunan dan pengoperasian industri bubur kertas, terminal khusus (TUKS) dan saran pendukungnya.

Selain diduga melanggar perizinan persetujuan lingkungan, PT Phoenix Resources Internasional juga diduga telah melakukan perusakan kawasan mangrove atas pemanfaatannya. Kawasan pesisir pantai yang merupakan hutan mangrove berdasarkan Peta interaktif Sistem Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIGAP KLHK). “Mereka juga wajib mendapatkan persetujuan terhadap pemanfaatan wilayah pesisir karena menimbulkan kerusakan lingkungan biota laut khususnya mangrove,” tuturnya.

Peta lokasi PT Phoenix Resources Internasional yang berada di kawasan mangrove.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Syahrul Fitra mengungkapkan, selain permasalahan deforestasi yang diproyeksi akan bermasalah. Kerusakan mangrove pesisir pantai juga menjadi dampak dari pembangunan pabrik bubur kertas PT Phoenix Resources Internasional. Dia memastikan, dengan adanya pembangunan di wilayah pesisir pantai yang merupakan wilayah kawasan Mangrove sudah pasti merusak ekosistem laut.

“Soal dia membangun di area mangrove itu sudah pasti mengganggu ekosistem pesisir pantai. Mangrove itu sejatinya sebagai penahan abrasi, penyerap karbon dan tempat hidup biota laut. Apalagi beberapa tahun terakhir ini pemerintah gencar melakukan kampanye restorasi mangrove dan gambut. Dan ternyata, mereka (PT PRI) merusaknya. Tarakan yang merupakan pulau sangat rentan abrasi karena mangrove-nya dirusak,” terangnya.

Terpisah, pihak PT Phoenix Resources Internasional telah diminta untuk memberikan klarifikasi. Namun hingga berita diterbitkan pihaknya belum juga memberikan tanggapan. “Saya konsultan humas saja. Nanti saya koordinasi dengan media relations,” ungkap Konsultan Humas PT Phoenix Resources Internasional I Made Suwarjana kepada media ini. (bar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here