Subkontraktor Pembangunan Pabrik Pulp Phoenix Resources Internasional Tidak Laporkan Perusahaan dan Tenaga Kerja ke Disnaker Tarakan

0
423

TARAKAN – Usai menggelar aksi damai, para pekerja dari Subkontraktor PT PRI menggelar pertemuan dengan pimpinan DPRD Kota Tarakan dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tarakan, Kamis (12/10/2023).

Dalam pertemuan tersebut, Disnaker yang diwakili oleh Kabid Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tarakan, Hanto Bismoko mengatakan, selama ini pihak subkontraktor dari PT Phoenix Resource Internasional (PRI) tidak melaporkan jumlah tenaga kerja dan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Dikatakan Hanto, baru satu perusahaan subkon yang melapor dan mencatatkan surat perjanjian kerja pada 10/10/2023 lalu, yakni PT Sang Jaya Indo (SJI).

“Kalau yang lain kami belum tahu karena tidak melapor di dinas,” ujarnya.

Ia menyebutkan, seharusnya surat perjanjian kerja subkon wajib dilaporkan ke dinas ketenagakerjaan Kota Tarakan. Meskipun perusahaan tersebut berada di luar Tarakan, maka
turunan peraturan perusahaan yang menjadi subkon di PT RPI wajib melaporkan ke Disnaker.

“Harusnya ada turunan aturan di wilayah. Karena kami tidak tahu tentang keberadaan perusahaan ini,” tuturnya.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pekerja subkontraktor tersebut, lanjut Hanto, pekerja digaji berdasarkan tenaga kerja harian lepas. Meski demikian, regulasi tetap ada, menggunakan PKWT.

“Kalau tenaga harian lepas berlaku hanya 3 bulan saja dengan kerja tidak boleh dari 21 hari,” ungkapnya.

Terkait subkontraktor yang baru melaporkan karyawan dan lainnya, ia menyebutkan baru ditindaklanjuti hari ini dan memanggil pihak perusahaan.

“Kami akan mengkonfirmasi terkait dengan gaji di bawah UMK dan lembur tidak di bayar,” terangnya.

Terkait dengan Tenaga Kerja Asing (TKA), ia menegaskan yang dilaporkan oleh PRI untuk vendor tidak ada.

“TKA ini PRI dan dua perusahan lainnya hanya ada sekitar 80 orang yang dilaporkan. Jika laporan dari pekerja ada sekitar 500 orang maka kami akan validasi lagi,” tegasnya.

“Masalahnya TKA ini izinnya dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, jika sudah punya izin maka sah saja bekerja dan harus ada laporan ke dinas terkait. Saran jika ada TKA yang bekerja tidak sesuai regulasi silahkan dilaporkan,” tegasnya. (bar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here