NUNUKAN – Harapan mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan (PNN) mendapatkan pelayanan kampus yang memadai berakhir kekecewaan. Mereka pun menggelar unjuk rasa menuntut pihak kampus memenuhi fasilitas dan pelayanan yang baik bagi mahasiswa pada Selasa (4/10) lalu.
Ketua BEM PNN, Andi Baso mengatakan, unjuk rasa yang digawangi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Himpunan Mahasiswa Jurusan bersama seluruh mahasiswa PNN itu digelar lantaran kecewa pada kinerja pihak kampus. Ditambah lagi, jawaban Direktur PNN saat hearing bersama mahasiswa tidak memuaskan mereka.
“Maksud dan tujuan mahasiswa menuntut agar hak mahasiswa dapat terpenuhi. Dimana, sejak tahun 2014 sampai sekarang tidak ada perubahan untuk menunjang keahlian dan kejuruan mahasiswa di setiap jurusan,” jelas Andi Baso.
Dalam tuntutan mereka, mahasiswa menyuarakan layanan proses pembelajaran. Dalam tuntutan ini disebutkan bahwa beberapa dosen pengajar tidak sesuai dengan kompetensinya. Hal ini pun membuat layanan akademik kemahasiswaan proyektivitas 60% praktek dan 40% teori tidak berjalan maksimal. Begitu juga dengan fasilitas kampus yang tidak memadai dan kebijakan birokrasi kampus yang merugikan mahasiswa. Dan yang paling mereka sorot, kata Andi Baso, tidak adanya transparansi alokasi anggaran.
“Bukan hanya itu, fasilitas pendukung perkuliahan di PNN juga sangat tidak memadai. Yang membuat Mahasiswa geram dengan ketidakseriusan dari pihak birokrasi (kampus) untuk memenuhi hak mahasiswa,” sesalnya.
Dari seluruh poin tuntutan, ungkap Andi Baso lagi, mereka juga menyesalkan banyaknya persoalan internal PNN. Selama ini, kata Andi Baso, jawaban yang mereka peroleh hanya sebatas ungkapan akan diperbaiki atau sedang dirancangkan dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB).
“Kami hadir disini butuh kepastian dan pembuktian dari sekian banyaknya persoalan yang ada. Namun jawaban yang diperoleh sebatas jawaban yang katanya nanti akan diperbaharui atau nanti sementara diajukan dalam RAB,” tegasnya.
Andi Baso dan kawan-kawannya juga mempertanyakan soal transparansi anggaran, baik yang dikucurkan dari APBN melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) yang disampaikan ke Pemkab Nunukan sebagai dana hibah atau lainnya serta SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) mahasiswa. Namun sayang, pertanyaan ini tak dijelaskan secara rinci berapa besaran anggaran yang diperoleh dan kemana sasarannya oleh pihak kampus.
“Semua (harus) dijelaskan serta dibuktikan sebagaimana sistem administrasi yang berlaku, sehingga kami dapat mengetahui jelas seperti apa sudah realisasi dan kemana sasarannya,” beber Andi Baso.
Dalam unjuk rasa tersebut, pihak kampus memang sempat bertemu dengan mahasiswa. Mereka difasilitasi melalui hearing bersama dengan Direktur PNN bersama Wadir I dan Wadir II beserta jajarannya. Namun hasilnya tak ada yang memuaskan para mahasiswa sehingga dilanjutkan dengan aksi boikot aktivitas di kampus.
“Hari ini (Selasa, 4 Oktober) kami kembali aksi serta memboikot kampus sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Selama permintaan kami tidak diindahkan, maka selama itu pula tidak ada proses perkuliahan atau aktifitas yang berlangsung di kampus,” kata Andi Baso.
“Tindakan ini kami ambil sebagi desakan untuk mendapat jawaban pasti disertai pembuktian. Agar menjadi perbandingan dari semua persoalan seperti apa akibat dari minimnya kelengkapan fasilitas laboratorium, layanan sarana dan prasarana. Sebab sejak PNN dimandirikan sejak tahun 2020, tidak pernah kelihatan ada yang berubah,” lanjut Andi Baso.
Andi Baso pun mengingatkan agar pihak terkait segera menuntaskan persoalan yang mereka sampaikan. Mereka juga segera menyurati DPRD Nunukan agar diadakan hearing bersama mahasiswa dan Pemda Nunukan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyesalaikan masalah besar ini dan aksi boikot bisa dihentikan.
“Kami telah menjadwalkan akan surati DPRD untuk mengadakan hearing bersama mahasiswa dan Pemda Nunukan untuk segera menyelesaikan persolan ini dengan membentuk PANSUS yang akan mengaudit perihal yang kami persoalkan,” pungkasnya. (*)
